Keywords
AKUTANSI PUBLIK
PUBLIK
How to Cite
Abstract
Buku ini membahas konsep keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, hubungan keuangan daerah dan pusat, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pembahasan dalam buku ini ditunjang dengan gambar dan tabel guna mendukung pemahaman terhadap materi dan menarik, Buku ini diharapkan dapat mendukung beberapa mata kuliah, seperti akuntansi sektor publik, perekonomian Indonesia, dan ekonomi makro pada beberapa program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
References
Akman, Hasan. & Westra, Pariata. & Universitas Gadjah Mada. Balai Pembinaan Administrasi. (1976). Fungsi dan mekanisme pengawasan keuangan Negara R.I. Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi, Universitas Gadjah Mada
Arifin P. Soeria Atmadja. (1986). Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara : suatu tinjauan yuridis. Jakarta: Gramedia
Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. (2005). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Boediono. (1998). Ekonomi Makro. BPFE Yogyakarta
Brada, J. C., King, A. E., & Ma, C. Y. (1997). Industrial economics of the transition: determinants of enterprise efficiency in Czechoslovakia and Hungary. Oxford Economic Papers, 49(1), 104-127
Clark, C. G. (1933). The National Income and The Net Output of Industry. Journal of the Royal Statistical Society, 96(4), 651–659. https://doi.org/10.2307/2341902
Clark, E. A. (1940). Adolf Wagner: From National Economist to National Socialist. Political Science Quarterly, 55(3), 378–411. https://doi.org/10.2307/2144096
Cumming, A. D., Walsh, T., Wojtacha, D., Fleming, S., Thomson, D., & Jenkins, D. A. (1994). Expression of tissue kallikrein in human kidney. Clinical Science, 87(1), 5-11.
Devas, Charles S. (1901). Political economy. London ; New York : Longmans, Green & co.
Due, J. F. (1985). Keuangan negara perekonomian dari sektor pemerintah. Jakarta: Universitas Indonesia.
Dumairy. (1990). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: PAU Study Ekonomi UGM.
Fauzi, Gamawan. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang. Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Goedhart, M., Raj, R., & Saxena, A. (2010). Equity analysts: still too bullish. McKinsey Quarterly, 14-17.
Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
Ichwan, M. (1989). Administrasi Keuangan Negara: Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI (APBN). Wiley.
Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Indonesia, P. R. (2004). Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Indonesia, R. (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang. Desa.
Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah.
Indonesia, R. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019.
Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan.
Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang. Hibah Daerah.
Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Indonesia, R. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang. Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
Indonesia, R. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang. Pinjaman Daerah.
Indonesia, R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indonesia, R. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
Kumolo, Tjahyo. (208). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Lootz, M. Using aid for autocracy promotion? A quantitative analysis of China’s foreign aid effect on regime types.
Mangkoesoebroto, Guritno. (2021). Ekonomi Publik. ed.3, Cet.10. Yogyakarta : BPFE UGM
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Mulyani, Sri. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2019 tentang. Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. (1983). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill
Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). Front matter, the growth of public expenditure in the United Kingdom. In The growth of public expenditure in the United Kingdom (pp. 32-0). Princeton University Press.
Rostow, W. W. (1959). The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.2307/2591077
Spahn, E. K. (1997). Difficult straits: Economic interdependence and women's labor in Taiwan. New Eng. L. Rev., 32, 779
Suparmoko. (2012). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. Edisi Keenam. BPFE. Jogjakarta
Ulbrich, H. (2013). Public Finance in Theory and Practice Second edition. Routledge.
Wagner, A. (1891). Marshall's principles of economics. The Quarterly Journal of Economics, 5(3), 319-338.
Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4).
Karnavian, M. T. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Karnavian, M, T. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Karnavian, M. T. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang. Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.